Evaluasi Dampak Implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 Terhadap Ketahanan Pangan di Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2022 mengenai penggunaan dana desa tahun 2023, dengan fokus khusus pada kebijakan ketahanan pangan yang diatur dalam Pasal 35. Kebijakan ini mengharuskan setiap desa mengalokasikan minimal 20% dari Anggaran Dana Desa untuk program ketahanan pangan. Studi ini dilaksanakan di Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, menggunakan metode kualitatif dan wawancara untuk mengumpulkan data dari berbagai desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, tidak semua desa memenuhi persyaratan alokasi anggaran. Dari delapan desa yang diteliti, tiga desa gagal mengalokasikan 20% dari dana desa mereka untuk program ketahanan pangan. Pada tahap pelaksanaan, terdapat variasi signifikan dalam pendekatan yang digunakan oleh setiap desa, dengan 70% desa tidak melibatkan penyuluh pertanian dalam pelaksanaan program. Evaluasi program juga menunjukkan kelemahan, karena tidak ada keterlibatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari tingkat kecamatan hingga kabupaten, meskipun anggaran yang lebih besar telah dialokasikan. Kesimpulan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi PMK Nomor 201/PMK.07/2022 di Kecamatan Sematu Jaya belum optimal. Banyak desa yang tidak mematuhi persyaratan alokasi anggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi program yang kurang efektif. Diperlukan peningkatan pengawasan dan bimbingan dari pihak terkait untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai tujuan yang diinginkan.