Mandalika Law Journal

Relevansi Teori Syirkah dalam Penetapan Harta Bersama Pasca Perceraian

2026-09-11T02:51:48+00:00

Menurut Pasal 35–37 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 85–97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta dalam perkawinan terdiri atas harta bersama dan harta pribadi, dengan ketentuan bahwa pembagian harta bersama pada prinsipnya masing-masing seperdua bagi janda atau duda sebagaimana diatur dalam Pasal 96–97 KHI. Namun demikian, dalam praktik peradilan agama ketentuan tersebut tidak selalu diterapkan secara kaku, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 345/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 266K/AG/2010 yang menunjukkan pola pembagian harta bersama secara proporsional berdasarkan kontribusi para pihak. Perbedaan antara norma dan praktik tersebut melahirkan persoalan konseptual yang menjadi fokus penelitian ini, yakni mengenai kedudukan teori syirkah dalam penetapan harta bersama pascaperceraian serta relevansinya dalam mewujudkan keadilan substantif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis norma dan fakta hukum berdasarkan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum sekunder berupa doktrin dan teori-teori hukum. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara norma dan praktik, sekaligus dirumuskan alternatif solusi yang relevan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Secara normatif, penerapan teori syirkah dalam pembagian harta bersama menunjukkan adanya keterbatasan konseptual, karena teori tersebut tidak dirancang untuk menilai kewajiban suami istri yang bersifat non-material dan personal, seperti pemenuhan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam ikatan perkawinan. Keterbatasan ini muncul karena teori syirkah merupakan konstruksi yang lahir dari disiplin ilmu ekonomi, sehingga tidak sepenuhnya selaras dengan karakter hukum perkawinan yang mengatur relasi hak dan kewajiban secara holistik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum alternatif, antara lain melalui penerapan metode istihsan yang dipadukan dengan teori keadilan, guna mewujudkan pembagian harta bersama yang berlandaskan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif.

Transformation of Agrarian Law and National Defense in Realizing a Sustainable Digital Land Administration System

2026-09-24T03:43:10+00:00

The transformation of agrarian law and national defense is increasingly important in realizing a sustainable digital land administration system that can ensure legal certainty, administrative efficiency, data security, and equitable access to land resources. This study aims to analyze the transformation of agrarian law and its relationship with national defense in the development of digital land administration. This research employs a library research method by examining relevant legal regulations, scholarly literature, books, academic articles, and other authoritative sources concerning agrarian law, land administration, digital transformation, and national defense. The findings indicate that digital transformation in land administration requires legal adaptation, institutional strengthening, integrated data governance, and enhanced protection of land information. From a national defense perspective, accurate and secure land data are strategic assets for maintaining territorial sovereignty and preventing land-related conflicts. Therefore, the transformation of agrarian law should be aligned with technological development to establish a transparent, secure, integrated, and sustainable digital land administration system that supports legal certainty and national resilience.

Konstruksi Ideal Mediasi Penal dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Sistem Peradilan yang Humanis, Efektif, dan Berkeadilan Restoratif

2026-09-30T23:24:29+00:00

Penal mediation is expected to bridge disputes between offenders and victims while offering an alternative solution to conventional judicial processes, which often generate negative stigma and prolong victims’ trauma. Through a restorative approach, penal mediation focuses not only on punishment but also on reparation, reconciliation, and the restoration of relationships between conflicting parties. Penal mediation within the architecture of the national legal system has gained increasing relevance following the introduction of various legal instruments that emphasize the paradigm of restorative justice, including developments in the latest Criminal Code (KUHP), the Prosecutor’s Regulation on Restorative Justice, and various other sectoral policies. The recommendations proposed focus on establishing comprehensive regulations, strengthening accountability mechanisms, and formulating operational standards that ensure victim protection while safeguarding the rights of suspects. Accordingly, penal mediation is expected to serve as a strategic instrument for advancing a more humane, responsive, and recovery-oriented criminal justice system in Indonesia.