Kajian Pengembangan Sumber Daya Aparatur Daerah di Era Reformasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Abstract

Untuk menghadapi realisasi penyelenggaraan otonomi daerah dan upaya mengeliminasi permasalahan yang akan dihadapi dalam aspek sumber daya manusia dalam pemeritahan di daerah maka perlu dipetakan dan diidentifikasi potensi dan kondisi riil aspek kepegawaian disuatu daerah. Berbagai aspek tersebut mencakup antara lain : pertama, potensi sumber daya aparatur yang dimiliki; kedua, budaya kerja pegawai pemerintah yang ada, serta yang ketiga, derajat pengetahuan pegawai mengenai gambaran atau karakteristik tugas yang bakal dihadapi pada saat realisasi otonomi darah dan era reformasi birokrasi pemerintah. Berdasarkan data sekunder yang ada, penulis memperoleh gambaran dari data sekunder yand ada di BKPP Kota Tangerang dan Badan Diklat Propinsi Kalimtantan Timur terkait perilaku para pegawainya dilihat dari sisi sebaran jenis pegawai negeri Sipil, pegawai yang menduduki jabatan structural/fungsional dan staff/ dan masih rendahnya kualitas dan kualitas kerja pegawai serta masih kurangnya mengikuti Diklat pegawainya, oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti pada Badan Diklat Propinsi Kalimantahn Timur dan BKPP Kota Tangerang dalam hal pengembangan sumber daya aparatur daerah diera reformasi. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengidentifikasi potensi sumber daya aparatur, mempsiapkan pola perubahan/strategi pengembangan, mengkaji, menganalisis dan membrikan langkah tindak lanjut hasil analisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan analisa data kuantitatif yang didukung oleh analisa data kualitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini, yakni adalah sebagian dari PNS yang ada dan bekerja di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Kalimantan Timur dan BKPP Kota Tangerang. Selanjutnya, data yang diperoleh berdasarkan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekundernya bersumber dari data pustaka. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa secara umum bahwa penyelengaraan pemerintahan sangatlah ditentukan oleh sumber daya yang berpotensial, yang berkompeten dibidangnya sehingga mampu menjalankan roda organisasi, untuk hal tersebut diperlukan pegawai yang berkualitas, dedikasi yang tinggi, loyalitas dengan aturan yang berlaku melalui keikutsertaan dalam Diklat sehingga mampu menambah pengetahuan dan memiliki skill menghadapi kebijakan reformasi birokrasi saat ini.